Hukum Perikatan
19/03/2021

Pengertian Hukum Perikatan

By admin

Pengertian Hukum Perikatan

Perikatan ialah hubungan – hubungan hukum atau kaidah hukum antara 2 orang yang terletak di lapangan vermogen recht ( hukum harta kekayaan ) dimana pihak yang satu berhak atas sebuah prestasi sementara yang lainnya berkewajiban menunaikan prestasi.

Hukum Perikatan

Sedangkan pengertian perjanjian atau persetujuan (overeenskomst) sebagaimana diterangkan pasal 1313 BW, makna perjanjian ialah suatu tindakan hukum dimana seseorang atau sejumlah orang mengikatkan dirinya untuk seseorang atau sejumlah orang lainnya atau perjanjian atau persetujuan antara 2 orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya

Unsur Perjanjian

  • Adanya semua pihak
  • Adanya persetujuan
  • Adanya destinasi yang berkeinginan dicapai
  • Adanya prestasi
  • Adanya format baik tertulis maupun tidak tertulis
  • Adanya kriteria-syarat tertentu sebagaimana yang tertera di dalam

Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian

Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 BW mengaku bahwa “ Segala sesuatu perjanjian diciptakan secara sah oleh semua pihak, berlaku sebagai Undang-Undang untuk mereka yang membuatnya “

Sistem terbuka ialah bahwa “ Dalam menciptakan perjanjian semua pihak diperkenankan guna menilai isi dari perjanjian sebagai Undang-Undang untuk mereka sendiri “

Asas Konsensualitas

Bahwa perjanjian itu lahir pada ketika tercapainya kata sepakat antara semua pihak tentang hal-hal yang pokok dan tidak membutuhkan sesuatu formalitas.
Asas Konsensualisme dapat diputuskan dalam pasal 1320 BW “ Sahnya sebuah perjanjian ialah :

  1. Kata sepakat,
  2. Cakap bertindak,
  3. Sesuatu urusan tertentu,
  4. Causa yang halal.

Macam-Macam Perikatan

Perikatan Bersyarat (Voorwaardelijk)

Perikatan bersyarat ialah suatu perikatan yang digantungkan pada sebuah kejadian di lantas hari, yang masih belum pasti akan atau tidak terjadi. Pertama barangkali untuk memperjanjikan, bahwa perikatan tersebut barulah bakal lahir, bilamana kejadian yang belum tentu tersebut timbul.

Suatu perjanjian yang demikian itu, menggantungkan adanya sebuah perikatan pada sebuah syarat yang menunda atau mempertangguhkan (opschortende voorwaarde). Contohnya bilamana A berjanji pada B untuk melakukan pembelian mobilnya bila A lulus dari ujian. Kedua, barangkali untuk memperjanjikan, bahwa sebuah perikatan yang telah akan berlaku, bakal dibatalkan bilamana kejadian yang belum tentu tersebut timbul.

Perikatan yang Digantungkan pada Suatu Ketetapan Waktu (Tijdsbepaling)

Perbedaan anatar sebuah syarat dengan sebuah ketetapan waktu merupakan yang kesatu berupa sebuah kejadian atau peristiwa yang belum pasti atau tiadak bakal terlaksana, sementara yang kedua ialah suatu urusan yang tentu akan datang, meskipun barangkali belum bisa ditentukan kapan datangnya, contohnya meninggalnya seseorang. Contoh-contoh sebuah perikatan yang digantungkan pada sebuah ketetapan waktu, tidak sedikit sekali dalam praktek laksana perjanjian-perburuhan,suatu hutang wesel yang bisa ditagih sebuah waktu setelahnya dipertunjukkan dan beda sebagainya.

Perikatan yang Membolehkan Memilih (Alternatief)

Ini ialah suatu perikatan, dimana ada dua atau lebih macam prestasi, sedangkan untuk si berhutang di berikan yang mana ia bakal lakukan. contohnya ia boleh memilih apakah ia akan menyerahkan kuda atau mobilnya atau uangnya.

Perikatan Tanggung-Menanggung (Hoofdelijk atau Solidair)

Suatu perikatan di mana sejumlah orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya. Beberapa orang sama-sama berhak menagih sebuah piutang dari satu orang. Tetapi perikatan semacam yang belakangan ini, tidak banyak sekali ada dalam praktek.

Perikatan yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi (Deelbare Verbintenis)

Suatu perikatan dapat dipecah atau tidak, tergantung apda bisa jadi tidaknya membagi prestasi. Pada hakekatnya tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang menciptakan suatu perjanjian. Persoalan mengenai dapat atau tidaknya dipecah suatu perikatan, barulah tampil ke muka, andai salah satu pihak dalam perjanjian sudah digantikan oleh sejumlah orang lain. Hal mana seringkali terjadi sebab meninggalnya satu pihak yang mengakibatkan ia digantikan dalam segala hak-haknya oleh sekalian berpengalaman warisnya.

Perikatan dengan Penetapan Hukuman (Strafbeding)

Untuk mencegah tidak boleh samapai si berhutang dengan gampang sajua mengabaikan kewajibannya,dalam praktek tidak sedikit dipakai perjanjian dimana si berhutang dikenakan sebuah hukuman, bilamana ia tidak menepati kewajibannya, dalam praktek tidak sedikit dipakai perjanjian dimana si berhutang dikenakan sebuah hukuman, bilamana ia tidak menepati kewajibannya.

Dasar Hukum Perikatan

Dasar hukum perikatan menurut KUH Perdata ada tiga sumber yakni :

  • Perikatan yang timbul dari persetujuan
  • Perikatan yang timbul dari undang – undang
  • Perikatan terjadi bukan perjanjian

Azas Kedudukan dalam Hukum Perikatan

Asas-asas dalam hukum perikatan ditata dalam Buku III KUH Perdata, yaitu menganut azas kemerdekaan berkontrak dan azas konsensualisme.

Asas Kebebasan Berkontrak Asas kemerdekaan berkontrak tampak di dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang melafalkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat ialah sah untuk para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya.

Asas konsensualisme Asas konsensualisme dengan kata lain bahwa perjanjian tersebut lahir pada ketika tercapainya kata sepakat antara semua pihak tentang hal-hal yang pokok dan tidak membutuhkan sesuatu formalitas. Dengan demikian, azas konsensualisme lazim diputuskan dalam Pasal 1320 KUHP Perdata.

Hapusnya Perikatan

Hapusnya Perikatan
Menurut peraturan pasal 1381 KUHP, terdapat sepuluh teknik hapusnya perikatan, yaitu:

Karena pembayaran

  • Karena penawaran pembayaran tunai dibuntuti dengan penyimpanan atau penitipan
  • Karena adanya pembaharuan hutang
  • Karena difusi hutang
  • Karena adanya pertemuan hutang
  • Karena adanya pembebasan hutang
  • Karena musnahnya barang yang terhutang
  • Karena kebatalan atau pembatalan
  • Karena berlakunya kriteria batal
  • Karena lampau waktu

Sumber: