DPR-adalah-fungsi-hak-kewajiban-kedudukan-dasar-hukum
02/04/2021

DPR adalah: fungsi, hak, kewajiban, kedudukan, dasar hukum

By admin

Definisi DPR
Buka baca cepat

DPR merupakan lembaga negara yang memiliki kedaulatan legislatif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan dalam Pasal 19 ayat 1, 2, dan 3 bahwa setiap anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Struktur DPR diatur dalam konstitusi dan rapat minimal setahun sekali.
Struktur anggota DPR

DPR-adalah-fungsi-hak-kewajiban-kedudukan-dasar-hukum
Berdasarkan hasil pemilihan umum di berbagai daerah, DPR terdiri dari beberapa anggota parpol. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DVR, DPRD menyebutkan jumlah jabatan anggota FREP sebanyak 560 orang. Pasal 22 menyebutkan bahwa daerah pemilihan anggota FREP adalah provinsi dan kabupaten. Jumlah posisi minimum di setiap bidang pemilihan umum untuk anggota FREP adalah 3 posisi dan maksimum 10 posisi. Masa jabatan anggota FREP tidak lebih dari 5 tahun dan berakhir bersamaan dengan saat anggota baru FREP mengambil sumpah atau janji yang diangkat oleh ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rapat paripurna FREP.
Baca lebih lanjut: Autisme adalah

Fungsi DPR

Ada 3 fungsi DPR sebagai berikut:

Fungsi legislasi adalah DPR memiliki kedaulatan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar.
Fungsi anggaran adalah agar DPR membahas dan mengajukan konstitusi tentang APBN yang diprakarsai oleh presiden.
Fungsi pengawasan dimana DPR mengawasi penerapan hukum dan anggaran negara.

Otoritas DVR

Berbagai kewenangan mengikuti di DPR, yaitu sebagai berikut:

DPR memiliki kedaulatan dalam membentuk konstitusi Pasal 20 ayat 1.
Setiap komposisi undang-undang disusun oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan pengesahan bersama Pasal 20 ayat (2) UU Pokok.
Anggota DPR berwenang menyusun gagasan tentang susunan konstitusi menurut Pasal 21.
Kompilasi UU APBN diumumkan oleh Presiden untuk dijabarkan dengan DVR, dengan memperhatikan penilaian Pasal 23 Ayat 2 UUPT oleh DVRD.
DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi fee, dan fungsi audit dalam konstitusi Pasal 20A ayat 2.

Hak FREP

Di bawah ini adalah beberapa hak dalam DVR, sebagai berikut:

Hak interpelasi

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk menghendaki pemerintah memberikan arahan atas peraturan pemerintah yang penting dan bersifat diplomatik yang berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak kuesioner

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan pemeriksaan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan mengenai syarat-syarat penting diplomasi yang berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga melanggar. regulasi hukum.

Hak untuk mengungkapkan pendapat

Hak berkomentar adalah hak DPR yang digunakan untuk menarik kesimpulan atas peraturan pemerintah dan hal-hal eksternal yang terjadi secara umum di dalam negeri dan internasional.
Baca lebih lanjut: Benua itu

Hak anggaran

Hak anggaran adalah hak untuk mengizinkan RAPBN menjadi APBN.

Hak untuk bertanya

Hak bertanya adalah hak DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah dan presiden secara tertulis.

Hak atas kekebalan

Hak imunitas adalah hak yang tidak dapat diganggu oleh kritik Dewan Hukum atas hasil keputusannya.

Hak petisi

Hak petisi adalah hak untuk menyampaikan gagasan atau gagasan serta diskusi tentang suatu masalah.

Ubah hak

Hak amandemen adalah hak untuk melakukan transformasi media terhadap sebuah konstitusi.
Tugas anggota DVR

Berikut ini adalah beberapa tanggung jawab anggota DVR:

Memiliki keuletan dan menerapkan nilai-nilai pancasila.
Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
Perlindungan dan pemeliharaan persatuan dan kesatuan nasional Republik Indonesia.
Dipengaruhi oleh kebutuhan negara atas kebutuhan individu, kelompok dan kelompok.
Berusaha keras untuk pengembangan perdamaian rakyat.

Posisi DPR

Berikut letak lokasi DVR, yaitu:

Posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DVR) kuat. Hal ini dipertegas dalam amandemen UUD 1945 pasal 7C yang berbunyi: “Presiden tidak dapat membekukan dan / atau

 

BACA JUGA :